Bayangkan kamu sedang tidur, jam sebelas malam, lalu tetangga memutar musik keras karena menurut dia itu haknya menikmati hiburan di rumah sendiri. Kamu juga punya hak: tidur tenang sebelum kerja besok. Dua hak bertemu di satu dinding tipis, dan salah satunya harus menyingkir malam itu juga. Di titik seperti ini, keseimbangan hak asasi manusia berhenti jadi bahan hafalan dan mulai terasa nyata.
Dalam hukum Indonesia, hak dan kewajiban asasi nggak disusun sebagai dua daftar yang bersaing. Keduanya duduk dalam satu pasal, Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyebut setiap hak seseorang memunculkan kewajiban menghormati hak orang lain secara timbal balik. Keseimbangannya bukan soal sopan santun, tapi syarat supaya hakmu sendiri tetap bisa dipakai.
Undang-undang ini juga nggak menaruh kewajiban asasi sebagai catatan kaki. Bab IV mengatur kewajiban dasar manusia sebelum bagian Komnas HAM, dan urutan itu aja udah memberi pesan: hak serta kewajiban dibahas dalam satu tarikan napas.
Bunyi Pasal 69 UU 39/1999 soal Hak dan Kewajiban Asasi
Pasal 69 ayat (1) mewajibkan setiap orang menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib bermasyarakat. Ayat (2) menegaskan setiap hak menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab menghormati hak orang lain secara timbal balik, sekaligus tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya. Keseimbangan hak asasi manusia di sini bukan imbauan moral, melainkan norma hukum.
Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.
Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999
Definisi Hak Asasi dan Kewajiban Dasar Manusia
Pasal 1 angka 1 menyebut hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang. Angka 2 menjelaskan sisinya yang lain: kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang kalau nggak dijalankan, membuat hak asasi nggak mungkin tegak.
Kata nggak mungkin itu yang sering kelewat. Kewajiban bukan syarat administratif sebelum orang menuntut haknya, tapi bagian dari definisi. Di tingkat dunia, Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia diproklamasikan di Paris pada 10 Desember 1948 dan sudah diterjemahkan ke lebih dari 500 bahasa.
| Aspek | Hak asasi manusia | Kewajiban dasar manusia |
|---|---|---|
| Sumbernya | Melekat sejak lahir (Pasal 1 angka 1) | Muncul karena ada hak orang lain (Pasal 1 angka 2) |
| Yang menjalankan | Negara, hukum, Pemerintah, setiap orang | Setiap orang dan Pemerintah (Pasal 69, 71) |
Hak yang Tidak Boleh Dikurangi dalam Keadaan Apa Pun
Pasal 4 menyebut hak yang nggak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun: hak hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi, serta larangan dituntut dengan hukum berlaku surut.
Daftar itu sering dibaca sebagai izin tanpa batas. Padahal yang dijamin inti haknya, bukan semua cara memakainya. Hak beragama nggak bisa dicabut, tapi memaksa orang lain ikut ibadahmu tetap pelanggaran.
Batas Kebebasan yang Sah menurut Pasal 70 dan Pasal 73
Pasal 70 mewajibkan setiap orang tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang agar hak orang lain tetap diakui. Pasal 73 menegaskan pembatasan hanya boleh dibuat oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata demi hak orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.
Dua pasal itu memasang pagar jelas. Batas nggak boleh lahir dari selera pribadi, apalagi dari perasaan orang paling berkuasa di lingkungan. Kalau ada yang bilang aturannya memang begitu tanpa dasar, minta dasarnya. Keseimbangan hak asasi manusia butuh pijakan tertulis, bukan kesepakatan informal yang berubah tiap ganti ketua RT.
Kewajiban Asasi yang Melekat pada Negara
Pasal 8 menempatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM sebagai tanggung jawab utama Pemerintah. Pasal 71 mengulang kewajiban itu untuk seluruh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional yang diterima Indonesia, sementara Pasal 72 menyebut implementasinya mencakup bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi kewajiban asasi bukan cuma beban warga: negara memikul bagian lebih berat karena memegang anggaran, aparat, dan aturan.
Contoh Keseharian yang Membuat Konsep Ini Terasa
Contoh kecil bikin konsep ini lebih terang. Semuanya berdiri di prinsip yang sama: satu hak berhenti saat hak orang lain mulai.
- Memutar musik lewat speaker jam sebelas malam. Hak menikmati hiburan ada, tapi hak tetangga atas rasa aman terganggu duluan.
- Memarkir mobil di trotoar. Hak memakai kendaraan nggak menghapus ruang untuk pejalan kaki.
- Memfoto orang lalu menyebarkannya jadi bahan lelucon. Pasal 29 ayat (1) melindungi kehormatan, bukan cuma badan.
- Meneruskan tangkapan layar obrolan pribadi ke grup lain. Pasal 32 melindungi rahasia komunikasi elektronik, kecuali ada perintah hakim.
Kebebasan Berpendapat dan Rambu di Ruang Digital
Pasal 23 ayat (2) memberi kebebasan berpendapat secara lisan maupun tulisan, termasuk lewat media elektronik, dengan memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara. Pembatasnya bukan selera penonton, melainkan lima hal yang disebut undang-undang.
Di kolom komentar, rambu ini sering banget hilang. Kritik keras masih sah selama menyasar isi pikiran, bukan menghapus martabat orang. Keseimbangan hak asasi manusia justru paling diuji di ruang yang paling longgar aturannya. Bacaan lanjutan ada di artikel soal kewajiban menghormati HAM dan rubrik Berita waktubaca.com.
Langkah Sederhana Saat Dua Hak Bertabrakan
Waktu dua hak bertemu, urutan paling aman: pastikan hak apa yang dipakai, aturan mana yang mengikat, lalu cari jalan tengah yang nggak mematikan hak siapa pun. Kebanyakan kasus nggak butuh pengadilan, cuma butuh kesediaan sebut hak pihak lain dengan namanya.
- Tulis dua hak yang bertabrakan dalam satu kalimat: hak memutar musik lawan hak tidur tenang.
- Cari dasar aturannya, bukan kebiasaannya. Pasal 70 dan Pasal 73 menuntut undang-undang sebagai sumber pembatasan.
- Bicara dengan nada biasa, lalu tawarkan dua opsi konkret seperti batas jam atau pindah ruang.
- Simpan catatan tanggal, jam, dan isi kesepakatan. Kalau urusan membesar, catatan inilah yang bikin ceritamu punya isi.
Yang paling sering kelewat justru langkah pertama. Orang langsung berdebat soal siapa benar, padahal belum jelas hak apa yang dipakai.
Pertanyaan yang Sering Muncul soal Hak dan Kewajiban Asasi
Apakah kewajiban asasi berlaku juga untuk orang asing?
Berlaku. Pasal 67 menyebut setiap orang yang ada di wilayah Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional soal HAM yang diterima Indonesia. Frasa setiap orang nggak dibatasi warga negara.
Apa syarat melapor ke Komnas HAM?
Pasal 90 ayat (2) minta identitas pengadu yang benar dan bukti awal jelas. Kalau diwakilkan, ayat (3) mewajibkan persetujuan pihak yang haknya dilanggar, kecuali untuk pelanggaran tertentu.
Apakah ikut membela negara termasuk kewajiban asasi?
Pasal 68 menempatkannya di Bab IV tentang kewajiban dasar manusia: setiap warga negara wajib ikut serta dalam pembelaan negara sesuai peraturan perundang-undangan. Karena subjeknya warga negara, kewajiban ini nggak menempel ke orang asing.
Apakah orang yang ditahan kehilangan hak asasinya?
Nggak. Pasal 18 ayat (1) menjamin orang yang ditangkap dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan di sidang. Pasal 34 melarang penangkapan sewenang-wenang, dan Pasal 18 ayat (4) memberi bantuan hukum sejak penyidikan.
Bisakah tanah milik dibebaskan untuk kepentingan umum?
Bisa, tapi syaratnya ketat banget. Pasal 37 ayat (1) hanya membolehkan pencabutan hak milik demi kepentingan umum dengan ganti kerugian yang wajar dan segera. Tanpa ganti rugi, syaratnya udah pasti nggak terpenuhi.
Keseimbangan hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia akhirnya bukan rumus abstrak. Ia ada di dinding tipis antara rumahmu dan tetangga, di trotoar tempat mobil parkir, dan di kolom komentar tiap malam. Sebelum menuntut hak, sebut dulu hak siapa yang mungkin tersenggol.
